AMDAL PT Patra Niaga Menyimpang P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

0
349

Dumai, SuaraTrust.com – Investasi kawasan pengembangan pelabuhan terpadu akan segera dimulai, namun aroma tak sedap mulai tercium, Demikian disampaikan Datuk Sri Syahruddin Husin selaku Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAM-R) Kota Dumai.

Datuk Sahruddin menilai Rapat konsultasi publik telah dilaksanakan PT Patra Niaga perwakilan Dumai pekan lalu, namun menurutnya rapat tersebut telah menyinggung dari ketentuan yang berlaku, sesuai ketentuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor P. 26/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018 Tentang pedoman penyusunan dan penilaian serta pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pelayan perizinan berusaha terintegrasi serta elektronik.

Khusus ayat 11 (4) masyarakat yang dilibatkan dalam konsultan publik sebagai mana yang dimaksud ayat (2) mencakup kelompok masyarakat rentan, masyarakat adat, kelompok laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Mengacu pada ketentuan tersebut LAMR Dumai menilai PT Patra Niaga telah mengangkangi peraturan tersebut. Untuk itu LAMR meminta agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tindak menerbitkan rekomendasi apapun untuk PT Patra Niaga.

Ketua LAM R Dumai Datuk Sahruddin Husien menegaskan bahwa negeri ini ada tuanya, negeri ini ada penghulu apa lagi mengacu pada perda 3 tahun 2017 Kota Dumai tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, yang merupakan payung panji bagi organisasi kesukuan maupun ke daerahan. LAM-R merupakan payung panji bagi masyarakat adat Kota Dumai.

“Kita mendukung segala investasi yang masuk ke kota Dumai, namun semua harus taat azaz dan adat istiadat dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung jika investasi itu membawa manfaat bagi masyarakat adat kita akan mendukung, tapi apabila membawa mudharat silakan angkat kaki dari bumi lancang kuning ini, “katanya.

LAM-R menilai konsultasi publik yang dilalui PT Patra Niaga telah menyalahi aturan, selain itu juga tidak menghargai pemangku adat, masyarakat persoalan Amdal di Kota Dumai yang diabaikan.

” Seperti persoalan limbah udara, limbah cair dan dampak kepada lingkungan, ditambah bahwa lokasi PT Patra Niaga terdapat situasi makam keramat Datuk Kedondong.

“Jangan sampai masyarakat adat nantinya tidak dapat berziarah kesana jika sudah dibangun dan di pagar, perlu kesepakatan antar masyarakat adat dan pihak perusahaan, untuk itu LAM-R meminta kepada Kejaksaan Tinggi Riau, Kapolda Riau, Kapolres Dumai, Kejari Dumai, serta instansi terkait untuk memperhatikan tingkah pola oknum yang terlibat dengan sengaja melanggar aturan yang ada,”kata ketua DPH LAMR Dumai itu.

Sejauh ini, LAM-R Dumai sudah melaporkan hal ini ke LAM-R Riau, dalam waktu dekat LAM-R akan menyurati DLHK Provisi agar bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here