Dana Ta ‘zir FIF Dumai Di Pertanyakan Konsumenya Untuk Apa Dan Kemana !!!

0
948

Dumai, SuaraTrust.com – Konsumen FIF kota dumai mempertanyakan dana ta’zir yang tertera di kwintasi fif bagi konsumen yang terlambat melakukan pembayaran kredit kendaraan.

Dalam permasalahan dana ta.zir pimred EraRiau Muhammad budiyanto selaku saudara Robby Hermawan mempertanyakan kepada pihak fif kota dumai.

Dari keterangan muhammad Budiyanto ” ketika minta konfirmasi kepada pegawai rif bagian penagihanan mengatakan ini peraturan fif pusat yang sudah ditentukan,” kata muhammad Budiyanto

”  yang jadi pikiran pertanyaan saya kepada adik saua robby dana ta’zir sebesar lima ribu rupiah yang pungut fif dari konsumen tak pernah ada bukti laporan kepada konsumen kemana dan untuk apa,” ungkapnya

Lanjutnya ” dan saya belum pernah melihat fif dumai untuk kegiatan sosial dari dana ta’zir fif dumai atau hanya dikumpulkan untuk pusat saja,” tutupnya

Hak hak konsumen :

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum, maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia , baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Istilah-istilah tersebut diatas dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 Ketentuan Umum.

Berkaitan dengan judul diatas, bahwa hak itu sebetulnya adalah abstrak.  Karna perlindungan konsumen ini tidak semata-mata hanya perlindungan fisik, melainkan juga hak yang bersifat abstrak tersebut, maka  dikenal ada 4 hak dasar konsumen, yaitu :

  1. hak untuk mendapatkan keamanan.
  2. hak untuk mendapatkan informasi.
  3. hak untuk memilih.
  4. hak untuk didengar.

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International Organization of Consumers Union (IOCU), menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dari ke empat hak dasar konsumen tersebut diatas, dijabarkan ke dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menjadi 9 hak konsumen Indonesia, yaitu :

  1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here