Diduga Ada Yang Tak Beres, Lanjutan Kasus korupsi Bansos Bengkalis 272 Miliar Dipertanyakan

0
1941

Bengkalis, SuaraTrust.com – Penanganan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang diduga bukan saja hanya merugikan uang negara sebesar Rp31 miliar, namun mencapai Rp.204.616.232.850 atau Rp204 miliar dari total jumlah anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp.272.277.491.850 atau Rp.272 miliar di Polda Riau menuai pertanyaan.

Pasalnya, memperhatikan perkembangan kasus penanganan dana Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis di kalangan Polda Riau sepertinya tidak ada kabar kelanjutan alias tidak maksimal dalam mengusut kasus korupsi sampai ke akarnya.
 Ket: bukti Putusan Hakim Tipikor yang membenarkan keterlibatan para pejabat elit di kasus korupsi Bansos/Hibah tahun 2012 di Kab, Bengkalis
“Terbukti, tidak terdengarnya berita tersangka lain siapa lagi yang berperan di balik kasus ini,” ujar Dewan Pimpinan Pusat LSM Forum Berantas Korupsi (FBK), Eko Syaputra, kepada Harian Berantas.
Berkaitan kasus dugan korupsi luar biasa di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau itu, Polda Riau dalam kurun tahun 2015 dan 2016 lalu, telah menetapkan delapan tersangka yang status hukumannya telah inkrah yaitu Jamal Abdillah (Ketua DPRD 2009-2014), Purboyo, Rismayeni, Muhammad Tarmizi, dan Hidayat Tagor (Anggota DPRD).
Kemudian tersangka lain yang status hukumnya telah inkrah tersebut, Bupati Bengkalis periode 2010-2015 (Ir.Herliyan Saleh), Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Bengkalis Azrafiani Raof, dan yang terakhir adalah Heru Wahyudi, SH selaku Ketua DPRD Bengkalis periode 2014 s/d 2019 yang merupakan anggota DPRD Bengkalis pada periode 2009-2014.
Dalam perkara pidana dugaan korupsi penyalagunaan dana Bansos/Hibah yang merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah tersebut, Polda Riau pun telah memeriksa seluruh anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 dan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012 dalam perkara kasus korupsi, dan terperiksa lainnya juga, hanya sebagian calo dan penerima hibah/bansos.
“Namun sejauh ini kami melihat hanya ada delapan orang tersangka yang telah ditetapkan oleh Polda Riau bersama Bareskrim Polri, yang status kedelapan tersangka korupsi dana Bansos/Hibah tersebut telah inkrah.
Dalam kasus hukum dana bansos/hibah tahun anggaran 2012 silam tersebut, tidak terlepas dari pertanggungjawaban seluruh anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, karena diduga telah terjadi korporasi dalam dugaan perbuatan tindak pidana korupsi (Tipikor) luar biasa di negeri junjungan Kabupaten Bengkalis itu.
Demikian para calo beserta penerima Bansos/Hibah tersebut juga diduga ikut berkorporasi. Dimana Permendageri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana perubahann No.39 tahun 2012 dan PP No. 02 tahun 2012 tentang Hibah, berdasarkan pasal 16 ayat 4 menjelaskan bahwa pertanggungjawaban atas dana hibah daerah pada organisasi kemasyarakatan adalah ketua lembaga organisasi sebagaimana yang telah disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD),” terang Eko.
Dalam pandangan kami lanjutnya, setelah penetapan delapan orang tersangka, sampai saat ini kami melihat belum ada pengembangan atas kasus tersebut terutama pada pihak yang sepatutnya harus bertanggung jawab atas penggunaanya, yaitu para penerima sebagian nilai anggaran belah semangka (istilah pribahasa), bersama-sama anggota DPRD periode 2009-2014 yang menyerahkan masing-masing bahan proposal aspirasi DPRD ke pihak Bappeda Kabupaten Bengkalis, setelah plafon anggaran sementara (PPAS) disayahkan`
Dalam hal ini kami belum berkesimpulan bahwa pihak kepolisian di Polda Riau bersama Bareskrim Mabes Polri tidak serius dalam melakukan peningkatan pemeriksaan yang serius dan jujur terhadap para mantan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 yang sangat terang benderang termuat dibeberapa surat dakwaan Jaksa atau JPU, serta di beberapa putusan hakim tipikor pada Pengadialan Negeri (PN) Pekanbaru-Riau salah satunya nama Amril Mukminin yang sekarang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bengkalis, ikut terseret.
Untuk itu, kami sangat berharap pihak Polri di Polda Riau dan Mabes Polri lebih serius lagi dalam pengembangan kasus dimaksud agar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum tidak terganggu, paparnya.
Para Anggota DPRD periode 2009-2014 sebagai wakil rakyat di Kabupaten Bengkalis, tambahnya, orang yang dianggap ikut serta dan menyetujui jumlah nilai anggaran  Bansos/Hibah tanpa prosedur itu pada tahun 2012.
Dimana jumlah anggaran Bansos/Hibah yang disepakati dan disetujui secara evaluasi resmi oleh Gubernur Riau untuk Kabupaten Bengkalis pada APBD Murni tahun 2012, hanya sebesar Rp67.661.259,000 atau Rp67,6 miliar, bukan sebesar Rp272.277.491.850 atau Rp272,2 miliar.
Artinya, Mar Up (korupsi) yang diduga merugikan keuangan Negara, sebesar Rp204 miliar lebih. Namun atas terjadinya penyalagunaan dana hibah yang diberikan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai evaluasi dan surat Gubernur Riau, Nomor KPTS.133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012, baik dilakukan secara langsung atau melalui orang lain, mengingat sampai saat ini para oknum anggota DPRD 2009-2014 yang keterlibatan mereka termuat dalam dakwaan Kejaksaan dan dibeberapa surat putusan Hakim Tipikor PN Pekanbaru, belum ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga Tipikor di Polda Riau maupun Bareskrim Polri.
“Maka patut kami pertanyakan kepada Kepolisian di Bareskrim Mabes Polri dan Polda Riau apa pertimbangannya belum menetapkan para oknum mantan wakil rakyat termasuk Amril Mukminin sebagai pihak yang bersalah dalam kasus ini?
Mantan wakil rakyat (DPRD) Kabupaten Bengkalis itu sesuai beberapa surat dakwaan JPU dan putusan Hakim Tipikor, merupakan pihak yang telah ikut serta memperkayakan diri dan beberapa anggota DPRD lainnya.
Mengingat tugas dan wewenang DPRD yang ada di daerah itu salahsatunya, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah, dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Dan bukan berkorporasi dalam menyepakati penambahan jumlah anggaran biaya APBD diluar prosedur, demi kepentingan pribadi dan golongan” jelasnya.
Mantan wakil rakyat (DPRD), Amril Mukminin yang saat ini menjabat Bupati Negeri Junjungan Kabupaten Bengkalis, dan juga beberapa hari lalu didemo oleh masyarakat atas nama “Gerakan Rakyat Kabupaten Bengkalis (Gerak)”, hingga berita dimuat, belum dapat diwawancara. “Pak Bupati belum masuk, mungkin besok . (udin/anom) Harian Berantas

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here