Kasus Dugaan Pungli e-KTP Pjs Kades Bukit Kerikil Kini Sudah Tingkat Tahap Penyidikan Polda Riau

0
527

Pekanbaru, SuaraTrust.com – Dugaan kasus Pungli e-KTP yg dilakukan oleh Pemerintahan Desa Pjs Kades Eko Sarwono di wilayah Desa Bukit Kerikil Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis kini sudah ketahap penyidikan Polda Riau.

Masyarakat sebagai pelapor didampingi Mayandri Suzarman Ketua Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Riau (LABHR) telah mengarahkan Tim Saber Pungli untuk membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan di Polda Riau hari Selasa 31 Januari 2017 agar bisa dilanjutkan ke tindak penyidikan.

Mayandri mengatakan kepada EraRiau.com ” Kami menyambut positif langkah cepat yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Dirkrimsus Polda Riau, bahkan kami sangat berterimakasih karena Bapak Kapolda Riau sudah memberikan disposisi nya” Ujarnya.

Lanjutnya ” Harapan kami hukum tindak pidana pungli yang di instruksikan Presiden Jokowi bisa terlaksana, nasib penyelesaian pembuatan e-KTP 492 orang Masyarakat Petani desa Bukit Kerikil yang dikenakan pungutan Rp 75.000 / orang sampai sekarang belum jelas, karena pihak kecamatan Bukit Batu, Disdukcapil Kab.Bengkalis dan pihak Bupati belum pernah memberikan pernyataan bagaimana penyelesaian e-KTP mereka” Ungkap mayandri.

Mayandri beserta masyarakat pelapor menghimbau agar rekan-rekan Media bisa melakukan konfirmasi kepada Polda Riau sampai dimana proses kasus dugaan pungli e-KTP Masyarakat Bukit Kerikil tersebut.

“Permasalahan saat ini yang dihadapi masyarakat KTP lama mereka ditahan waktu perekaman, dan anehnya tidak ada bukti resi tanda terima sedang dalam proses pengurusan KTP. Sehingga masyarakat mau pergi kemana-mana tidak ada bukti tanda kependudukan” Ujar Mayandri.

Mayandri menghimbau kepada Bupati Bengkalis Amril Mukminin segera merespon keresahan masyarakat yang tidak ada pegangan status kependudukan.

Setelah Pjs Kades Bukit Kerikil diperiksa tim Saber Pungli Dirkrimsus Polda Riau, masyarakat juga merasa diintimidasi karena pjs kades Bukit Kerikil di duga memerintahkan RT nya masing-masing meminta tandatangan para masyarakat bahwa masyarakat yang dipungut uang Rp 75.000 tersebut tidak merasa keberatan dan sukarela atas pungutan yang dilakukannya.
Berikut kronologi dugaan pungli E-KTP di desa Bukit Kerikil :
Setelah diadukan ke Tim Saber Pungli Propinisi Riau tgl 29 November 2016,  Pjs  Kepala Desa Eko Sarwono diduga terus bermanuver dan masyarakat merasa diintimidasi karena Pjs Kepala desa Eko Sarwono mengadakan rapat dan  mengerahkan para RT desa Bukit Kerikil  mendatangi masyarakat untuk menandatangani surat pernyataan bahwa perekaman e-ktp tersebut adalah kesepakatan dan juga ada dugaan ancaman tidak menyelesaikan atau disuruh mengurus sendiri urusan ktp dan data kependudukan lainnnya
1. Dugaan Pungli ini sebesar Rp 75.000 per orang ( Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( e-KTP). Adapun dugaan pungutan liar ini dilakukan terhadap kurang lebih 500 ( lima ratus) orang  penduduk pada saat perekaman e-ktp  pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 21 dan 22 Mei 2016 di desa Bukit Kerikil
2. Sesuai dengan Pengaduan kami ke Ombudsman perwakilan Propinsi Riau, berdasarkan Surat Ombudsman RI  Propinsi Riau Nomor : SP-162/PW04/0122.2016/IX/2016 ( kami lampirkan). Sudah ada pertemuan tgl 25 Agustus 2016 di kantor Bupati Bengkalis yang dihadiri oleh Staf ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia Bapak Haholongan, Kasi Identitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak Surbaini, Camat Bukit Batu M.Fadlul, Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bukit Batu BS Syafaruddin, PJS Kepala Desa Bukit Kerikil Eko Sarwono, Ketua BPD Bukit Kerikil Yusnawardi dan beberapa Kepala Dusun dari Desa Bukit Kerikil.
3. Adapun kesimpulan dalam hasil pertemuan dengan Ombudsman tersebut di item yang ke 3 ( tiga) bahwa memang telah terjadi pemungutan uang Rp 75.000. per orang untuk lebih kurang 500 orang masyarakat di desa Bukit Kerikil dalam perekaman e-ktp tersebut.  Bahkan di item yang ke 5 ( lima ) sudah menyarankan agar pungutan uang tersebut segera dikembalikan kepada masyarakat. Tapi saran dari lembaga negara Ombudsman ini tidak ditindaklanjuti oleh pjs Kades Bukit Kerikil Eko Sarwono
4. Setelah diadukan ke Tim Saber Pungli Propinisi Riau tgl 29 November 2016,  Pjs  Kepala Desa Eko Sarwono diduga terus bermanuver dan masyarakat merasa diintimidasi karena Pjs Kepala desa Eko Sarwono mengadakan rapat dan  mengerahkan para RT desa Bukit Kerikil  mendatangi masyarakat untuk menandatangani surat pernyataan bahwa perekaman e-ktp tersebut adalah kesepakatan dan juga ada dugaan ancaman tidak menyelesaikan atau disuruh mengurus sendiri urusan ktp dan data kependudukan lainnnya

 

5. Rabu 14 Desember 2016 Tim Saber Pungli Propinsi Riau ini mengutus petugas Dirkrimsus POLDA Riau mewancarai beberapa masyarakat di sebuah kantor Polsek di kota Dumai untuk mengetahui secara mendalam proses kejadian dugaan pungli E-KTP tersebut.
6. Rabu 21 Desember 2016 giliran petugas Tim Saber Pungli Dirkrimsus POLDA Riau mewawancarai PJS Kades Bukit Kerikil Eko Sarwono, Staff kantor desa, Kadus dan RT desa Bukit Kerikil
7. UU no.24/2013 tentang Administrasi Kependudukan pasal  79A : “Pengurusan dan penertiban Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”
8.. Sanksinya UU no. 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan pasal 95B “Setiap Pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penertiban dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
9. Mendagri Thahjo Kumolo sudah mewanti-wanti jangan mau kalau ada oknum yang meminta biaya dengan dalih apapun termasuk sumbangan sukarela https://news.detik.com/berita/3140877/sekali-lagi-pengumuman-mendagri-tjahjo-bikin-akte-kelahiran-dan-ktp-gratis
10. MENKOPOLHUKAM Wiranto juga dengan tegas mengatakan “Kita tidak main-main, Presiden sudah mengatakan hati-hati, jangan main-main dengan masalah ini. Ketahuan, tangkap, pecat http;//m.hukumonline.com/berita/baca/lt580a0c5ce7d2d/perpres-saber-pungli-diteken-inilah-struktur-organisasinya
11 Bupati Bengkalis sendiri juga sudah memberikan instruksi bahwa pengurusan administrasi kependudukan termasuk buat ktp adalah gratis http://riauterkini.com/bengkalis.php?arr=108627
12. Kita coba buat hitungan kasar yaitu 492 orang x Rp 75.000 = Rp 36.900.000,. Jika dikurangi sewa mobil untuk membawa beberapa orang pekerja UPTD perekaman e-ktp dari kecamatan Bukit Batu dan membawa peralatan Negara alat perekaman, makan minum mewah dsbnya masih lebih sisa Rp 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah). Nah uang ini kemana peruntukannya? Undang-Undang Republik Indonesia no 20 tahun 2001 pasal 12e tentang Tindak Pidana Korupsi ( TIPIKOR)  yang isinya “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”
10. Kami memohon agar Tim Saber Pungli Propinsi Riau segera menindak secara hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan segera tindakan pencegahan manuver yang diduga dilakukan Pjs desa Bukit Kerikil dengan mengerahkan RT dengan dugaan meminta tanda tangan masyarakat bahwa pungutan uang Rp 75.000.000  adalah kesepakatan dan jika tidak mau ktpnya tidak diurus.
11. Kami memohon Mendagri Tjahyo Kumolo dan Bupati Bengkalis Amril Mukminin segera memperhatikan kasus ini karena agar proses hukum dan pembuatan e-ktp ini segera diselesaikan karena masyarakat juga perlu tahu sampai dimana urusan perekaman ktp nya. Terlebih lagi ktp masyarakat yang lama masih ditahan sejak di perekaman e-ktp 21 mei 2016, dan tidak ada resi bukti pengurusan ktp sehingga masyarakat susah berurusan dalam hal apapun yang memerlukan Ktp.
(Budi/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here