Kasus Lapangan Merdeka Solok Berlanjut, Jaralis Sebut Dirinya Ditipu

0
1805

Solok – ( SuaraTrust.com ) – Selaku Penasehat Hukum (PH) Akhirizal, Hotland Thomas, SH melihat setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas.

Oleh karena itu, kata Dia, maka baik Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya, Penasihat Hukum pada pledoinya dan Majelis Hakim pada putusannya haruslah mengkaji dan membahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan melawan hukum sehingga seorang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, agar terpenuhinya unsur melawan hukum ini sendiri haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku.

” Kami selaku Penasihat Hukum Akhirizal menolak dengan tegas apa yang telah diungkapkan dan diuraikan Rekan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik dalam Dakwaan maupun Requisitornya. Hal ini perlu kami sampaikan, karena selaku Penasihat Hukum Terdakwa kami melihat bahwa unsur dengan melawan hukum tidaklah terbukti secara syah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Akhirizal, “tegas Hotland, Senin (21/10/2019) pada saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solok.

Tidak terbuktinya unsur melawan hukum itu, kata Hotland, karena pada diri Terdakwa tidak terdapat sama sekali kesalahan (schuld) dalam perbuatan yang telah dilakukannya baik yang dilakukan dengan kesengajaan. Bagaimana mungkin Terdakwa bisa dikatakan Tanpa Hak dan Melawan Hukum karena Terdakwa tidak ada sama sekali ditemukan bukti Melawan hukum ataupun Tanpa Hak.

Berlajutnya masalah ini ke Pengadilan Kota Solok karena adanya laporan mantan Kepala Dinas PUPR kota Solok Jaralis terhadap Akhirizal ke pihak kepolisian. Menurut Jaralis Dia telah meminta Akhirizal untuk mengamankan kasus proyek Lapangan Merdeka Kota Solok ke KPK. Kala itu Jaralis dilaporkan ke KPK oleh Oknum wartawan di kota Solok terkait korupsi proyek lapangan Merdeka Kota Solok. Namun meskipun Akhirizal sudah bolak balik ke KPK, kasus pembangunan Lapangan Merdeka Kota Solok tersebut tetap berlanjut.

Dikarenakan itu Jaralis berasumsi kasus tersebut tidak diurus oleh Akhirizal. Karena sudah mengeluarkan biaya untuk mengurus hal itu, Dia malah melaporkan Akhirizal telah menipu dirinya. ” Disaat Dia meminta bantuan kepada Akhirizal, Jaralis langsung mengatakan bahwa semua biaya perjalanan, hotel, makan dan lainnya akan di tanggung/dibiayai oleh Jaralis (pelapor), “terang Penasehat Hukum Akhirizal, Hotland Sianturi, SH.

Sementara salah seorang saksi dari Staf Ahli Pemerintah Kota Solok, Yusdi pada saat persidangan mengakui pada tahun 2018 pernah bertemu Akhirizal di sebuah hotel di Jakarta. Saat bertemu di Jakarta tersebut Akhirizal mengatakan kalau Ia dari KPK. Pada saat pertemuan di Jakarta tersebut yang hadir adalah Walikota Solok Zul Elfian, saksi sendiri, ajudan, saksi lainnya Rio Rovan, Akhirizal, anggota DPRD Ramadani, dan anggota DPD Novi Chandra.

Saksi lainnya, Rio Rovan juga membenarkan bertemu dengan Akhirizal di KPK sekitar jam 12 siang dan saat itu Akhirizal membawa dokumen terkait pembangunan lapangan merdeka Kota Solok.

Jadi, menurut Hotland (PH Akhirizal), bukti mana lagi yang diperlukan di persidangan. Semua sudah jelas kalau Akhirizal telah melakukan pekerjaannya. ” Lalu dimana unsurnya kalau klien kami melakukan penipuan. Kami berharap Hakim menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan. Membebaskan Akhirizal dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum, “ujar Hotland Thomas, SH pada saat persidangan di PN Solok. (ocu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here