LIPI Minta Pemerintah Lebih Tegas Terapkan UU Ormas

0
445
Fhoto: Yustinus Paat
Fhoto: Yustinus Paat
Fhoto: Yustinus Paat

Jakarta, SuaraTrust.com – Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris meminta pemerintah lebih tegas dan konsisten menerapkan aturan hukum sesuai Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut Syamsuddin, ketidaktegasan pemerintah menyebabkan ormas bertindak seenaknya, bahkan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“UU Ormas ini kan baru direvisi pada tahun 2013 lalu. Sudah banyak juga yang melakukan uji materi atas UU ini, namun kebanyakan ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi, yang perlu dilakukan adalah ketegasan pemerintah menerapkan norma-norma hukum yang terdapat dalam UU Ormas ini. Banyak hal yang diatur dalam UU Ormas belum diterapkan oleh ormas,” ujar Syamauddin di Jakarta, Selasa (6/12).

Pemerintah, kata Syamsuddin, perlu membentuk mekanisme pengawasan yang ketat terhadap ormas. Dengan evaluasi tersebut, pemerintah bisa menginventaris pelanggaran mulai dari yang berat sampai ringan.

“Sanksinya bisa sampai pada pencabutan atau pembubaran. Dalam UU Ormas kan jelas status terdaftar atau status hukum ormas bisa dicabut meski harus melalui putusan pengadilan berdasarkan usulan kejaksaan,” terang dia.

Lebih lanjut, Syamsuddin mengakui bahwa keberadaan ormas kadang dimanfaatkan pihak tertentu untuk melindungi kepentingan politik tertentu. Hal inilah yang kadang membuat pemerintah tidak bisa tegas menindak ormas yang banyak melakukan pelanggaran.

“Ormas ini juga kadang dimanfaatkan oleh penguasa untuk melindungi kepentingannya. Ini yang perlu diperhatikan dan diantisipasi. Kalau tidak, ormas akan dimanfaatkan oleh mereka yang punya kuasa dan uang untuk mengamankan kepentingannya” pungkas dia. (Bs/ST)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here