Masyarakat Desa 1 Pulau muda Akan Tutup Akses PT Arara abadi Sebelum Selesaikan Hak Masyarakat

0
1371

Pelalawan (SuaraTrust.com) – Kejadian demo masyarakat RW 01.02.03.04 Desa 1 Pulau Muda kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau pagi Rabu sekitar jam 09:18 adalah semata mata karena pihak perusahan diduga tidak menyelesaikan hak hak yang akan masyarakat terima, Kamis (02/07/2020).

Awalnya masyarakat Desa1 pulau muda ada kerja sama MOU HTR dengan pihak perusahan PT Arara Abadi pada tahun 2002 dan setelah pihak perusahan melakukan daur pertama dan daur kedua masyarakat sudah menerima hak nya, namun pada daur yang ketiga masyarakat belum menerima yang seharus nya masyarakat sudah menerima hak sesuai tertuang dalam MOU.

 

Info yang kami rangkum dari masyarakat Desa 1 Pulau muda mengatakan atas perkara ini lah kami masyarakat menuntut hak kami yang belum diselesai kan pihak PT Arara Abadi, namun yang kami dapat jawaban dari pihak distric PT Arara abadi hanya menyampaikan kami akan sampaikan kepada pimpinan kami diperawang.

Salah satu masyarakat Desa1 pulau muda yang namanya tidak mau dipublikasikan demi keamanan nya mengatakan sebelum ada jawaban dan kepastian dari pihak perusahaan kami tidak mengizinkan ada aktifitas perusahan.

” Kami tegaskan kepada pihak perusahan agar secepat cepat dapat menyelesaikan apa yang menjadi hak masyarakat, agar permasalahan ini tidak berlarut larut ” ujarnya Masyarakat Desa 1 Pulau muda yang namanya tidak mau dipublikasikan ”

Konfirmasi awak media suaratrus.com kepada humas PT Arara abadi Edi Haris melalui via seluler menyampaikan dahulu di desa pulau muda itukan ada perjanjian pola tanaman kehidupan dibilang tanaman kehidupan juga tidak karena tanah itu diluar konsesi, areal itu diganti rugi perusahan kemudian dikerjasamakan sama masyarakat kemudian beberapa areal tersebut timbul beberapa kelompok yang belum sepakat sehingga sedikit ada kesalahpahaman, kita disisi perusahan gak ada persoalan kita akan membayar apa yang disepakati.

“Kalau berdasarkan MOU itu dulu sekarang sudah ada peraturan baru karena lahan statusnya hutan produksi maka harus ada izin, inikan baru dalam proses pengurusan ” ungkapnya Edi Haris

Ketika awak media mempertanyakan kepada Edi Haris lahan yang dikerjasama kan dengan masyarakat statusnya hutan produksi bearti pihak perusahan harus bayar pajak ke Negara, kemudian Edi Haris menjawab kita belum tebang ya belum dibayar ke Negara.

Ketika ditanya awak media lagi kepada Edi Haris dulu daur 1 dan daur 2 sudah pernah ditebang apa sudah ada dibayar pajak nya ke Negara, kemudian Edi Haris menjawab ya ada dibayar tentu berdasarkan aturan yang ada, kemudian ketika awak media minta bukti pembayaran PSDH/R ,Edi  Haris menjawab kita harus lihat lagi lah dokumen yang sepuluh tahun yang lalu dah kadarluarsa .

Ketika dipertanyakan itu kan lahan status kawasan hutan ,, kenapa bisa dikerja samakan dengan masyarakat dan termasuk PETA INDIKATIF PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU (PIPPIB) apa boleh kerja sama dengan masyarakat

Edi Haris menjawab Itu dulu lahan masyarakat yang diganti rugi kemudian dikerjasamakan lagi dengan masyarakat.
Waktu itu belum keluar PIPPIB.
Karena ini mau ditebang.tentu memerlukan izin sesuai dengan aturan yang ada sekarang.

Dipertanyakan dahulu itu izin apa kok bisa dipanen , Edi Haris menjawab tanaman ini belum pernah dipanen yang dipanen yang di status APL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here