Menunggu Hasil Mediasi… Kementrian dan Pelindo Medan Tidak Hadir

0
116

Dumai, SuaraTrust.com – Pengadilan Negeri (PN) Dumai mengelar mediasi terkait gugatan larangan melakukan bongkar muatan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Pelabuhan, pihak penggugat Yulius SH, MH selalu pimpinan cabang PT Dahlia Bina Utama menyampaikan tiga poin saat mediasi yang digelar tertutup itu.

Didalam salinan mediator pekara yang dikeluarkan PN Dumai tertuang pihak penggugat Yulius sepakat melakukan perdamaian melalui mediasi apabila perusahaan penggugat dibolehkan/ diizinkan oleh tergugat I (KSOP Dumai) dan tergugat Ill (PT Pelindo I Dumai) melakukan aktifitas bongkar muatan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di semua pelabuhan Dumai seperti sebelumnya.

Kedua, penggugat meminta pembatalan telegram Nomor N-17 Tanggal, 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh tergugat. Dan ketiga meminta pembatalan surat edaran nomor UM 50/16/20/DUM.17 TU tanggal, 08 September 2017 tentang kegiatan bunkering di Pelabuhan Dumai oleh Tergugat Ill.

Humas PT Pelindo I Cabang Dumai Agus menyebutkan pihaknya sebagai tergugat mengikuti mediasi yang dilaksanakan Pengadilan  Negeri Dumai. “Hasil mediasi belum dapat disampaikan karena masih mediasi untuk tergugat lainnya yang belum dapat hadir di PN Dumai, mediasi dilanjutkan pada Selasa pekan depan untuk mendengarkan semua penggugat dan tergugat serta keputusan hasil mediasi,”ujarnya.

Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Kota Damai dan PT Pelindo I Dumai di gugat ke Pengadilan Negeri (PN) Dumai. Gugatan itu di layangkan oleh Agen Pelayaran dan Pengusaha Banker BBM. Yulius menggugat terkait larangan pengisian BBM melalui mobil tanki ke dermaga Pelabuhan Pelindo Dumai. Telegram yang dibuat kepala KSOP Dumai Jonggung ketika menjabat sebagai Direktur Penjagaan dan Keamanan Laut Kemenhubla dinilai tidak memiliki dasar yang jelas.

Dalam surat edaran tersebut di jelaskan poin mengenai penghentian pengisian bahan bakar minyak ke kapal-kapal melalui tangki. Selain itu juga disebutkan pengisian bahan bakar minyak ke kapal hanya dapat dilakukan Badan Usaha yang memiliki surat keterangan penyalur dari Kementerian ESDM dan beberapa poin lainnya.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here