Politikus Gerindra: Manajemen Pemerintahan Makin Parah!

0
199
Heri Gunawan

Jakarta, SuaraTrust.com – Sikap Presiden Joko Widodo yang mempertanyakan kenaikan signifikan pada tarif penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang mulai berlaku hari ini, 6 Januari 2017, dinilai politisi Gerindra, Heri Gunawan, sebagai bukti parahnya manajemen pemerintahan.

“Sikap Presiden mempertanyakan keputusan sendiri membuktikan bahwa miss-management pemerintahan sekarang ini bukannya diperbaiki, justru makin parah,” kata Heri Gunawan, Jumat (6/1/2017).

Heri Gunawan
Heri Gunawan

Menurut Anggota Komisi XI DPR Dapil Jawa Barat IV ini, kenaikan tarif tersebut diatur dalam PP No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terbit 6 Desember 2016, dan ditandatangani oleh Presiden.

Karena itu, Heri Gunawan menyarankan Jokowi sebagai pimpinan tertinggi segera menyelesaikan polemik ini dengan memanggil pihak-pihak terkait dan merapatkan soal kenaikan tarif itu secara lebih komprehensif.

“Hitungannya juga musti benar dengan tetap mempertimbangkan situasi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Dan hal-hal seperti ini seharusnya dilakukan sebelum PP diterbitkan. Kalau seperti sekarang, kan jadi lucu sekali,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1), Presiden Jokowi menyinggung soal kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB.

Presiden, kata Darmin, meminta agar tarif PNBP untuk pelayanan masyarakat jangan naik terlalu tinggi. “Janganlah naik tinggi-tinggi. Apa iya harus naik sampai 300 persen?” ujar Darmin mengutip pernyataan Presiden. (RI/ST)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here