PT MJS Kangkanggi UU No 15 Tahun 2016 Tentang Rekrutmen Pekerja

0
342

Dumai,SuaraTrust.com – Rekrutmen pelaut yang dipekerjakan sebagai awak kapal PT. Multi Jaya Samudera (MJS) Cabang Dumai diduga “mengangkangi” Undang-Undang No.15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention,2006. Padahal, “secara umum dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia telah sesuai dengan subtansi Maritim Labour Convention, 2006 antara lain Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial”.
Pelanggaran Undang-Undang tersebut, terkuak setelah awak media ini, melakukan penelusuran terkait pelanggaran UU No.40 Tahun 2004, dan UU. No.13 Tahun 2003 diduga kuat PT. MJS melakukan diskriminasi dengan tidak mempesertakan awak kapal nya secara keseluruhan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional, kemudian upah yang diterima awak kapal MJS dibawah UMK (Upah Minimum Kota) Dumai sebesar Rp.2.450.000,-/bulan.

Berdasarkan data yang didapat awak media ini di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai jumlah pekerja yang didaftarkan MJS sekitar 30 orang, iuran yang dibayar berdasarkan UMK sebesar Rp.2.450.000,/bulan. Sementara jumlah pekerja MJS didarat dan di laut sekitar 100 orang.

Upah yang diterima para awak kapal PT. MJS dengan jabatan sebagai juru mudi dan klasi dibawah UMP yakni sebesar Rp.1.400.000,-/bulan, ditambah uang makan sebesar Rp.20.000,-/hari. Selain itu PT. MJS juga dalam prekrutan awak kapal dikabarkan menggunakan PKL (perjanjian kerja laut) ganda. PKL asli ditanda tangani antara perusahaan dengan awak kapal diketahui pejabat KSOP, namun ada PKL lain yang dibuat oleh pengusaha dan awak kapal tanpa diketahui oleh pejabat KSOP sebut sumber yang mohon dirahasiakan namanya. Terkait pelanggaran UU No.15 Tahun 2016 Tentang Maritime Labour Convention, 2006 dan dugaan penggunaan PKL ganda, ketika dikonfirmasi awak media ini Senin (23/01/2017) diruang kerja Kasi Keselamatan Berlayar KSOP (Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan) Dumai Capt. Barnabas tidak menafikkan adanya PKL ganda yang dilakukan MJS, menurut dia PKL ganda bisa saja terjadi, diluar sepengetahuan KSOP Dumai ujarnya Menurut Barnabas PKL yang dikatahui KSOP setelah ditanda tangani kedua belah pihak antara sipemberi kerja yaitu perusahaan pelayaran dengan awak kapal, dalam PKL tersebut tercantum besaran upah, terendah sebesar Rp.2.400.000,-/perbulan.

Besaran upah pelaut ada perbedaan antara capten kapal, kepala kamar mesin dengan juru mudi dan klasi kapal, besaran upah pelaut menurut dia masih menggunakan peraturan yang lama, “kalau ada awak kapal yang menerima upah dibawah PKL, itu dibuat oleh perusahaan dengan awak kapal, tanpa sepengetahuan KSOP”, “itulah brengseknya perusahaan”. PKL dibuat diluar sepengetahuan KSOP mungkin ada tawar menawar soal upah antara perusahaan dengan awak kapal menawarkan “dengan gaji segitu, (Rp.1400.000,-/bulan red) mau nggak, kalau mau tanda tangani perjanjian ini” ketus Barnabas.

Barnabas ditanya soal diskriminasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menurut dia BPJS Ketenagakerjaan domainnya Disnakertrans Kota Dumai dan kantor BPJS Cabang Dumai, masalah keluhan awak kapal terkait upah yang tidak sesuai UMK mereka bisa meminta bantuan KPI (Komisi Pelaut Indonesia) tapi kalau masalah pemutusan kontrak kerja antara perusahaan dengan awak kapal itu urusannya KSOP misalnya kontrak kerja 1 tahun kemudian awak kapal dalam masa kontrak di PHK sementara awak kapal yang di PHK telah menjalani kontrak 8 bulan, maka sisanya yang 4 bulan tersebut harus dibayar oleh perusahaan kepada awak kapal. Kalau tidak dibayar KSOP akan memberi sangsi berupa teguran terhadap perusahaan yang mempekerjakan pelaut tersebut ujar Barnabas.

Ditanya soal jumlah awak kapal yang dipekerjakan MJS menurut dia, melihat dari jenis kapalnya, untuk kapal tunda (KT) sejenis KT yang dioperasikan MJS setidaknya dalam 1 kapal tunda, jumlah ABK nya 9 atau 10 orang ujar Barnabas. Sementara Budi Wiyono selaku kepala kantor Cabang PT. MJS Dumai dikonfirmasi awak media ini terkait upah awak kapal yang dipekerjakan PT. MJS Cabang Dumai dibawah UMK dan diskriminasi soal BPJS Ketenagakerjaan hingga saat ini belum dijawab.

Sumber (S.Purba / Pantauriau)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here