Setelah Lama Masuk Angin, Sumber Waras, Waras Lagi?

0
197

Jakarta, SuaraTrust.comĀ – Setelah lama masuk angin, kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras sepertinya bakal “waras” lagi. Sempat disebut KPK tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus ini, kemarin Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan ada data dan fakta baru yang ditemukan BPK.

“BPK mengaku telah mendapatkan data dan fakta baru mengenai RS Sumber Waras,” ungkap Agus. Soal apakah data baru itu? Agus bilang seputar perkiraan nilai objek atau appraisal. Tapi, dia belum mau menjelaskan secara detail.

KPK baru akan menjelaskan setelah menggelar pertemuan dengan BPK. Pertemuan itu sudah direncanakan. “Belum tahu secara pasti, nanti kalau sudah ketemu,” imbuhnya.

Agus memastikan, perkara RS Sumber Waras hingga kini masih berjalan. “Untuk Sumber Waras prosesnya masih berjalan. Tak dihentikan dan masih proses pengumpulan data baru,” katanya. Nah, data baru itu yang disebut Agus sudah didapat BPK.

Namun, Agus sendiri menyatakan tak mau terburu-buru mengusut kasus ini. Dia tak mau KPK dituding main politik. Sebab, seperti diketahui, kasus ini menyeret nama cagub petahana, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. “Supaya nggak dikira main (politik), sebaiknya tidak buru-buru. Pokoknya biar BPK mengumpulkan data yang lengkap dulu,” tegasnya.

Agus mengingatkan, jauh-jauh hari sebelum proses Pilkada DKI Jakarta, komisinya telah menemui BPK untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Namun, datanya memang belum lengkap. “KPK tetap di ranah hukum, Insya Allah kita tidak main politik,” tegas Agus lagi.

Terpisah, Biro Humas Dan Kerja Sama BPK Yudi Ramdan mengaku belum mendapatkan informasi soal itu “Saya belum mendapat informasi itu,” ujarnya, singkat.

Sekadar latar, kasus ini bermula dari hasil audit investigasi BPK atas Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014. BPK menilai proses pembeliannya tak sesuai prosedur. Pemerintah membeli lahan dengan harga yang lebih mahal. Sehingga membuat dinilai mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

BPK mengacu pada harga pembelian PT Ciputra Karya Utama (CKU) kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) tahun 2013 sebesar Rp 564,3 miliar. CKU kemudian membatalkan pembelian lahan itu, karena peruntukan tanah tidak bisa diubah untuk kepentingan komersial.

Dalam LHP, BPK antara lain merekomendasikan agar pemprov menagih tunggakan pajak bumi dan bangunan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) selama 10 tahun sejak 1994 – 2014 senilai lebih dari Rp 3 miliar. Selain itu, BPK juga merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar memberikan sanksi kepada Tim Pembelian Tanah yang dinilai tidak cermat dan tidak teliti memeriksa lokasi tanah berdasarkan Zona Nilai Tanah.

BPK juga menemukan enam indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah, yakni penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil. Hasil audit investigasi BPK telah diserahkan pada pimpinan KPK 7 Desember 2015.

Selain keterangan adanya indikasi kerugian negara Rp 191 miliar. BPK meminta, merekomendasikan, kepada Pemerintah DKI membatalkannya atau mengembalikan kerugian negara itu.
(PM/ST)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here