Toko Ninso Melanggar Peraturan Pemerintah No 102, Pasal 18 Ayat 1

0
9224

Dumai, SuaraTrust.com – Barang luar negeri yang masuk secara ilegal di Kota Dumai tidaklah hanya isapan jempol. Bahkan di Kota Dumai cukup banyak barang impor yang tidak memiliki kode BPOM dan Standar Nasional Indonesia (SNI) beredar di toko-toko Kota Dumai. Salah satunya toko Ninso yang berada di Jalan Budi Kemuliaan.

Toko serba Rp9000yang menjual kosmetik, pecah belah, mainan anak-anak dan elektronik itu diduga menjual barang impor yang tidak memiliki izin. Hal itu dibuktikan dengan beberapa produk yang ada di toko tersebut tidak memiliki kode BPOM RI dan SNI.

Bahkan hampir semua produk yang dijual merupakan produk luar negeri yang berasal dari beberapa negara seperti Malaysia, China dan Thailand.

Kondisi tersebut tentunya jika tidak segera ditindaklanjuti akan merugikan negara. Pasalnya produk tersebut diduga tidak membayar pajak. Padahal toko tersebut memiliki izin dari pemerintah Kota Dumai.

Kepala DPMPTSP Kota Dumai, Hendri Sandra mengatakan toko tersebut memang mengantongi izin dari pihaknya, namun dirinya tidak mengetahui jika barang yang dijual ditoko tersebut merupakan barang luar negeri yang tidak memiliki BPOM dan SNI. “Tidak boleh kalau seperti itu, coba tanyakan ke Pedagang karena mereka bisa mengawasi hal tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Kadis Perdagangan Zulkarnain mengatakan pihaknya kini tidak memiliki lagi kewenangan untuk pengawasan produk-produk impor yang diduga ilegal, karena kewenangan saat ini berada di Dinas Pedagangan Provinsi. “Namun kami tetap bisa meneruskan laporan jika ada warga yang menemukan produk impor ilegal, kita bisa berkoordinasi agar pihak provinsi dan BPOM bisa turun untuk memeriksa,” tuturnya.

Sedangkan salah satu owner Ninso, Khairi Johan mengatakan pihaknya tidak mengetahui jika ada aturan mengenai SNI, namun kalau untuk BPOM ia mengetahui. “Kalau kosmetik tidak banyak, hanya ada yang dipajang, ” tuturnya.

Namun ia mengatakan tidak hanya di tokonya yang menjual barang impor, tapi beberapa toko lainnya di Kota Dumai juga demikian. “Kan tidak hanya disini ” tutupnya

Selanjutnya pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan pada Peraturan Pemerintah No 102, tercantum di Pasal 18  ayat 1 Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar  Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib.

Kemudian dilanjutkan dengan ketentuan sanksi pada Pasal 24 Ayat 1 Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here