Warga Rupat Resah, Penambang Ilegal Pasir Di Sei Injap Dan Pulau Ketam

0
727

Rupat, SuaraTrust.com – Aktivitas penambang ilegal pasir yang berada di sei injap dan pulau ketam cukup meresahkan masyarakat sei injap.

Sampai saat ini penambang ilegal pasir yang berada di pulau ketam dan sei injap masih berjalan seperti biasanya, dan yang ketahui masyarakat bahwasan nya tidak mempunyai izin sama sekali.

Pengertian ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.

PENGENDALIAN EKSPOR PASIR LAUT

Pasal 8

(1) Pasir laut hanya dapat diekspor oleh perorangan atau Badan Hukum yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Pasir Laut (EPL) oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

(2) Penetapan sebagai Eksportir Pasir Laut (EPL) harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 441/MPP/Kep/5/2002, setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota yang wilayahnya penghasil pasir laut.

(3) Rekomendasi Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipersiapkan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

(4) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlebih dahulu harus mendapat Surat Keterangan dari unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab dibidang pertambangan dan energi yang menyatakan bahwa pemohon telah melunasi pembayaran kewajiban berupa pajak dan/atau pungutan lainnya termasuk yang terhutang ssuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai Eksportir Pasir Laut (EPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mendapat persetujuan ekspor untuk setiap kali pengapalan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan, atau Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

(2) Penerbitan persetujuan ekspor setiap kali pengapalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing yaitu :

  1. diatas 12 mil laut dan/atau lintas Propinsi oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang perindustrian dan perdagangan.
  2. sampai dengan 12 mil laut dan/atau lintas Kabupaten/Kota oleh Gubernur.
  3. sepertiga dari wilayah laut Propinsi oleh Bupati/Walikota.

(3) Menteri atau Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dapat melimpahkan dan menunjuk unit teknis yang bertanggung jawab dibidang perindustrian dan perdagangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Ekspor Pasir Laut atas nama Menteri atau Gub

Konfirmasi dari tokoh masyarakat rupat Jh melalui telpon seluler sekitar jam 14 siang tadi ” sekarang sedang terjadi penambangan pasir ilegal di sei injap dan di pulau ketam biasanya sore nanti,” ujarnya

Dikatakanya lagi ” penambang pasir ilegal ini sudah lama beroperasi dipulau rupat ini, namun yang mencuat hari sabtu kemarin sudah mulai beroperasi dan kita pastikan tidak punya izin,” ungkapnya

Lanjutnya ” pengelola penambang pasir ilegal ini adalah orang rupat juga, dan sebagai agen juga dari PT kubu Raya yang punya bernama atan.” tutup tokoh masyarakat Jh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here