Janji Kepada KNPI Dumai, Pemko akan Buat Perda Hiburan Malam dan Gelper

Janji Kepada KNPI Dumai, Pemko akan Buat Perda Hiburan Malam dan Gelper
Pengurus DPD KNPI Kota Dumai Bersama Kasat Polisi Pamong Praja Dumai

DUMAI (STC) - Menindak lanjuti Audiensi DPD KNPI Kota Dumai ke Gugus Tugas Covid-19 Kota Dumai terkait Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2021 tentang penjagaan penegakan protokol kesehatan (prokes) oleh Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melalui Gugus Tugas Covid-19 Kota Dumai, DPD KNPI menyurati Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai untuk dikonfirmasi. 

DPD KNPI Kota Dumai mengusulkan penambahan untuk kekurangan dalam penempatan beberapa sektor penting yang harus diperhatikan dalam surat edaran tersebut. 

Dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Dumai Yuda Pratama memberikan tanggapan akan usulan yang diusulkan oleh Pengurus DPD KNPI ke Pemko Dumai. 

"Pemko Dumai hari ini butuh support dari masyarakat untuk membuat regulasi yang kuat untuk bisa dilaksanakan oleh masyarakat Kota Dumai dan pemerintah juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 16 yang isinya lebih mencakup pembatasan dalam sektor hiburan malam dan gelanggang permainan (Gelper)," kata Yuda. Rabu (29/12/21).

Kasat Pol PP menyampaikan kepada DPD KNPI Dumai dalam audiensi tersebut, akan memperbarui Perda Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) terkait kewenangan pemberian sangsi kepada semua pengusaha gelper maupun pengusaha hiburan malam. 

"Nantinya Surat Edaran No 15 dan 16 ini akan kita buat dalam Peraturan Daerah (Perda) agar lebih kuat dalam legalitas hukumnya dan bisa dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan pengusaha yang ada di Kota Dumai," terang Yuda. 

"Kedepannya pemerintah juga berharap diberikan masukan dan pengawasan agar dapat bekerja lebih maksimal demi kenyamanan masyarakat kota Dumai," tutup Yuda. 

Ditempat yang sama Ketua DPD KNPI kota Dumai Rian Dwi Al-Faroq ST juga mengatakan, bahwa KNPI selalu siap menjadi mitra Pemko Dumai dalam melaksanakan kebijakan yang diambil oleh Pemko Dumai untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. 

"KNPI akan selalu mendorong pemerintah untuk memperkuat aturan hukum yang mengikat pengusaha hiburan malam agar lebih patuh terhadap aturan-aturan yang ada di kota Dumai, baik itu dalam aturan Perda dan aturan lainnya," tutup Rian. 

KNPI berharap, "Pemko Dumai kedepannya lebih serius dalam menjalankan pengawasan, penertiban terhadap hiburan malam dan gelper, peraturannya harus di perketat lagi, karena diduga hampir semua usaha hiburan malam di Kota Dumai melanggar aturan perwako nomor 24 tahun 2017 terkait jam operasional."