Pandangan Advokad dan Konsultan Hukum Muhammad Farizman, SH. Terkait Vaksinasi Anak

Pandangan Advokad dan Konsultan Hukum Muhammad Farizman, SH. Terkait Vaksinasi Anak

SUARATRUST.COM - Problematika Vaksinasi Anak Umur 6-11 Tahun Sekolah Dasar Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
(Studi Kasus: Kota Dumai Riau)

A. Latar Belakang
Covid - 19 telah melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 dan resmi dinyatakan Pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak luput dari sebaran dan ganasnya pandemi ini.

Pada awalnya pandemi ini dianggap biasa biasa saja dan dianggap sebagai suatu wabah yang akan hilang dengan sendirinya tetapi pada kenyataan menjelma menjadi pandemi yang menakutkan.

Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan langkah-langkah responsif antara lain dengan langkah membuat peraturan-peraturan yang berbentuk Keppres yakni Deklarasi Pembentukan Gugus Tugas pada tanggal 13 Maret 2020 dengan Keppres No 7/2020 kemudian dengan Keppres No. 9 Tahun 2020 Tanggal 20 Maret 2020 sebagai Revisi dari Keppres No. 7/ 2020 dan Kepres No 11. Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020 yakni Deklarasi Covid sebagai Darurat Kesehatan serta Keppres No. 12 Tahun 2020 tertanggal 13 April 2020 tentang Deklarasi Covid -19 sebagai Bencana Nasional.

Selain itu juga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21/ 2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan tidak ketinggalan Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes No 9/ 2020 tertanggal 3 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB dan jauh sebelum aturan-aturan dalam merespon pademi Covid - 19 sudah ada UU No. 24/ 2007 Tentang Penanggulangan bencana Jo UU No.6/208 tentang Kekarantinaan Kesehatan, kesemua aturan ini menunjukan keseriusan pemerintah dalam menghadapi dan mengatasi Pandemi Covid – 19.

Vaksinisasi Covid -19 merupakan suatu program penanggulangan dan penanganan Covid -19 dengan cara memberikan suntikan vaksin kepada masyarakat agar kebal terhadap virus Covid – 19.

Pemerintah menegaskan “akan mempercepat pengadaan vaksin corona/ Covid -19 kemudian dikuatkan lagi oleh Ketua Gugus Tugas Covid – 19 Nasional Letjen Dony Monardo mengatakan vaksinisasi rakyat Indonesia harus selesai pada tanggal 17 Agustus 2021”.

Pemerintah melalui kementerian kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/ 2021 tentang Pelaksanaan vaksinasi corona virus disease 2019 bagi anak usia 6 sampai 11 tahun.

Dari keputusan ini pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Dumai melaksanakan vaksinasi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, TNI dan Kepolisian (POLRES KOTA DUMAI).

Pemerintah Kota Dumai dalam pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun terkesan memaksa orang tua untuk mengizinkan anak-anak untuk dilakukan vaksinasi dengan mengeluarkan hasil kesepakatan, pada poin 3 menyatakan" bahwa peserta didik/siswa/I yang tidak mau di vaksin tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah, tetapi pembelajaran secara daring di rumah”.

Dari hasil Kesepakatan tersebut membuat banyak masyarakat terutama orang tua dari wali kelas khawatir bila mana tidak mengizinkan anak untuk di vaksinasi maka anak tidak dapat diizinkan untuk bersekolah tatap muka.

Usia 6 sampai 11 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak yang belum bisa di jadikan subyek hukum, menurut Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. Hak anak
1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:
a. Hak warga negara atas Pendidikan
b. Kewajiban warga negara untuk mengikuti Pendidikan dasar.
c. Kewajiban pemerintah membiayai Pendidikan dasar warga negara.
d. Usaha dan penyelenggaraan system Pendidikan nasional oleh pemerintah.
e. Prioritas anggaran Pendidikan menimal 20 persen dari APBN dan APBD oleh pemerintah.
f. Pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh pemerintah dengan menunjang tinggi agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat.

2. Pasal 12 Undang-Undang Nomer 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan“ setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh Pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia,
bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

3. Pasal 1 ayat (12) dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan sebagai berikut :
Pasal 1 ayat (12) : “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, NEGARA, PEMERINTAH, DAN PEMERINTAH DAERAH”.

Pasal 9 ayat (1) : “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

4. Pasal 6 Undang-Undang Nomer 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional menyatakan : “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti Pendidikan dasar”.

C. PENDIDIKAN
Pendidikan berarti pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh atau dikembangkan melalui suatu proses belajar dan Pendidikan menekankan pada pengalaman yang memberikan pencerahan akal budi dan bersifat membangun, sedangkan untuk pengertian Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomer 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, budaya nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, selain itu, dalam Undang-Undang sistem Pendidikan juga menyatakan Pendidikan nasional juga berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadii warga negara yang demokrasi serta bertanggungjawab.

D. ANALISA HUKUM
1. Bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

2. Bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadii warga negara yang demokrasi serta
bertanggungjawab.

3. Bahwa Pemerintah Kota Dumai mengeluarkan Hasil Kesepakatan pada hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 yang di tandatangani oleh KADISDIKBUD, KADINKES, POLRES DUMAI, DANDIM dan mengetahui Walikota Dumai.

4. Bahwa isi dari Hasil Kesepakatan pada poin 3 (tiga) menerangkan “ bahwa peserta didik/siswa/I yang tidak mau di vaksin tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah, tetapi pembelajaran secara daring di rumah".

5. Bahwa Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan masyarakat termasuk anak usia 6 sampai 11 tahun berhak untuk mendapatkan Pendidikan.

6. Bahwa pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan“ setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh Pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

7. Bahwa pemerintah Kota Dumai dalam hasil kesepakatan pada poin 3 secara langsung mendiskriminasi anak-anak yang tidak diberikan izin oleh orang tua untuk dilakukan vaksinasi dengan pertimbangan kekuatan fisik terhadap anak, maka pemerintah Kota Dumai telah melanggar ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

8. Bahwa Hasil Kesepakatan yang di tandatangani oleh KADISDIKBUD, KADINKES, POLRES DUMAI, DANDIM dan mengetahui Walikota Dumai bertentangan dengan Undang- Undang perlindungan anak tentang hak anak yang mana anak berhak menperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasanya sesuai dengan minat dan bakat anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang perlindungan anak.

E. PENUTUP
Bahwa berdasarkan analisis atas fakta yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :
1. Hasil Kesepakatan yang di tandatangani oleh KADISDIKBUD, KADINKES, POLRES DUMAI, DANDIM dan mengetahui Walikota Dumai bertentangan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

2. Hasil Kesepakatan yang di tandatangani oleh KADISDIKBUD, KADINKES, POLRES DUMAI, DANDIM dan mengetahui Walikota Dumai telah mencederai hak seorang anak untuk mendapatkan Pendidikan tanpa adanya perbedaan dan anak didiskriminasi
sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Hasil Kesepakatan yang di tandatangani oleh KADISDIKBUD, KADINKES, POLRES DUMAI, DANDIM dan mengetahui Walikota Dumai berseberangan dengan intruksi keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi corona virus disease 2019 anak usia 6 sampai 11 tahun yang tidak pernah ada menekankan sebagaimana isi dalam Hasil Kesepakatan pada poin 3 yang dibuat oleh Pemerintah Kota Dumai tersebut.

4. Hasil Kesepakatan yang di tandatangani oleh KADISDIKBUD, KADINKES, POLRES DUMAI, DANDIM dan mengetahui Walikota Dumai melanggar pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional menyatakan“ setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti Pendidikan dasar.


Jakarta 24 Januari 2022
MUHAMMAD FARIZMAN, SH.