Terhambat Masuk , APLD Sempat Ribut Dengan Satgas Kementerian Perhubungan

0
2216

Jakarta, SuaraTrust.com – Perjuangan APLD untuk trobos tingkat kementerian perhubungan untuk menyampaikan tumpahan stearin pt naga mas kota Dumai menjadi tantangan bagi perwakilan APLD yang berangkat kejakarta, Selasa (15/08).

Sebelumnya perwakilan APLD diterima oleh Humas DIRJEN Hubla kementerian dengan baik, serta sempat audensi dengan humas dirjen Hubla Ibang.

Rahmad , perwakilan APLD menyampaikan perihal tentang tumpahan stearin Pt naga mas yang terjadi dikota dumai beberapa bulan yang lalu.

” kami menyampaikan perihal tumpahan stearin yang terjadi dikota dumai kepada Humas Dirjen Hubla, namun pihak Dirjen Hubla kementerian belum dapat laporan tentang tumpahan stearin pt naga mas kota dumai ” kata Rahmad perwakilan APLD

Ibang humas Dirjen kementerian Hubla terkejut mendengar ada tumpahan stearin Pt naga mas yang mencemari laut Dumai.

” ia mengaku belum menerima laporan dari Kantor Syabandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dumai terkait adanya kejadian tumpah minyak milik PT Nagamas Palmoil Lestari. “Laporan ini akan kami kami terima dan akan kami beritahukan kepada Menteri Perhubungan terkait kejadian tumpahan tersebut,” ujar Ibang.

Dikatakanya lagi ” kami juga mengakui bahwa diseluruh Indonesia terdapat 323 UPT dibawah Kementrian Perhubungan. “Setiap 2 jam sekali kita menerima laporan dari seluruh UPT, terkait laporan rekan-rekan yang tergabung dalam APLD, laporan ini akan kami lanjutkan ke Bapak Menteri,”tandasnya

Akhir pertemuan dengan humas Dirjen kementerian Hubla, APLD menyerahkan berkas tumpahan stearin melalui ketua kordinator satu Agus Tera.

Selesai pertemuan perwakilan APLD langsung menuju kementerian perhubungan namun perwakilan APLD sempat tidak boleh masuk, dan akhirnya APLD terjadi cekcok dengan satgas Kementerian Perhubungan.

Tak lama bersitegang dan mendengar aspirasi APLD terhadap kota dumai, staf Kementrian Perhubungan bernama Dedi bersama dua orang Satgas mengawal dan mengantarkan perwakilan APLD untuk melanjutkan aduan ke Menteri melalui Kepala Sub Direktorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air, Lusi Andayani.

Setelah mengetahui inti laporan kedatangan APLD yang berasal dari Dumai-Riau, Lusi meluruskan terkait kejadian di Kota Dumai pihaknya telah memberikan sanksi kepada PT Pelindo I Dumai. “Kita sudah menyurati teguran berupa sanksi pertama ke Pelindo pada tanggal 2 Agustus 2017 lalu, kita berikan teguran ke Pelindo karena pemilik wilayah pasca kejadian tumpah minyak ke laut di PT Nagamas Palmoil Lestari,” paparnya.

Terkait surat teguran itu, Kepala Sub Direktorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air ini menjelaskan PT Pelindo telah menjawab surat dari Kementerian Perhubungan pada tanggal 11 Agustus 2017. Disampaikan berdasarkan ketentuan Panduan pencemaran, PP 21 pasal 38 tahun 2010 badan usaha kewajiban memiliki penanggulangan tumpah minyak, berdasarkan ketentuan adalah sanksi tertulis yang diabaikan selama tiga kali akan di berikan sanksi penghentian izin sementara hingga sampai pencabutan izin.

Ia juga menegaskan pihak Pelindo bertanggung jawab atas kejadian tumpah minyak di PT Nagamas Palmoil. Namun ia juga akan melakukan pengecekan fakta berdasarkan surat balasan PT Pelindo.

Sementara itu, Juru Bicara APLD Rahmad menuturkan. “Kita sudah sejauh ini melangkah untuk melakukan hal yang serius, dengan menerobos masuk dengan cara kita agar ini benar-benar sampai ke tangan mentri. Kita disini menuntut kebenaran, apapun kendalanya kita tidak akan mundur dalam mencari keadilan. Kita telah sampaikan dan nantinya kita meminta agar segera memberikan jawaban aduan kita, kami berharap aduan yang disampaikan dapat secepatnya di respon, “tutupnya.

Terpisah, Agus tera korlap satu APLD minta kepada masyarakat kota Dumai doakan kami dari perwakilan APLD untuk tuntaskan masalah tumpahan starin sampai kepusat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here