Yan Prana Terdakwa Kasus Tipikor Diperlakukan Khusus, Ditanya Kajari Siak Meradang

0
3536

Pekanbaru (SuaraTrust.com)  – Yan Prana Jaya terdakwa kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) diperlakukan khusus ketika usai sidang, Senin (17/5/2021) di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Padahal, Mantan Sekdaprov Riau tersebut sudah menjadi terdakwa dalam kasus tipikor anggaran rutin dan kegiatan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Siak tahun 2014-2017 ketika Yan Prana Jaya Kepala Bappeda Siak sekaligus pengguna anggaran (PA).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Siak Dharmabella Tymbaz meradang ketika ditanya adanya perlakuan khusus terhadap Yan Prana Jaya Mantan Sekdaprov Riau tersebut dibiarkan tanpa diborgol, tanpa menggunakan rompi tahanan dan dibawa menggunakan mobil pribadi plat hitam bukan nomor khusus.

Kajari Siak bukannya menjawab perlakuan khusus yang dilakukan bawahannya Tim Pidsus Kejari Siak usai sidang, Senin (17/5/2021) di PN Pekanbaru. Namun, Kajari Siak malah bicara soal menjalankan tugas sesuai etika.

“Laksanakan tugas kita sesuai dg kedudukan kita masing2 yg dilandasi dengan Etika, harapan saya …, ” ungkap Dharmabella kepada wartawan ketika dikonfirmasi Kamis (20/5/2021).

Kajari Siak sama sekali tidak menjawab fakta yang dikonfirmasi terkait adanya perlakuan khusus terhadap Yan Prana. Ia malah menyatakan persoalan tugas penuntutan masih terus berjalan, Tim JPU sdg berusaha keras untuk membuktikan dakwaan dlm perkara tersebut. Sehingga, membutuhkan konsentrasi dan dukungan berbagai pihak.

“Sampaikan pemberitaan dg baik sesuai dg fakta secara bijak & substantif…, ” dalih Dharmabella.

“Sehingga tidak terkesan bias dr pokok perkara, yang dpaat memojokkan apalagi menempatkan kami seolah-olah penjahat hanya karena keadaan-keadaan tertentu di lapangan yang pasti ada alasannya…, ” dalih Kajari Siak lagi.

Menurut Kajari Siak, anggotanya yang tidak mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP)di lapangan, karena selaku pimpinan Kajari Siak selalu menekankan untuk bekerja sesuai SOP & menjauhi hal-hal yg memalukan & membahayakan Institusi.

“Apalagi perkara ini sudah menjadi perhatian publik… lakukan kontrol kalian, tapi saya titip juga nama baik kehormatan Institusi & anggota saya…, ” ujar Dharmabella.

Ketika dikonfirmasi apakah dengan adanya fakta perlakuan khusus tersebut, anggota Kajari Siak justru yang tidak menjaga nama baik institusi mereka. Kajari malah tidak menjawabnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Siak Hayatu Chomaini SH, MH menyatakan tidak ada perlakuan khusus terhadap Yan Prana Jaya yang dibiarkan tanpa diborgol, tanpa menggunakan rompi tahanan dan digunakan menggunakan mobil pribadi bukan nomor khusus.

“Itu bukan perlakuan khusus bang, ” dalih Hayatu.

Padahal, sebelumnya istilah perlakuan khusus disampaikan Kajari Siak yang menyatakan tidak ada perlakuan khusus tim anggota mereka bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) terdakwa diborgol dan menggunakan mobil operasional berplat hitam.

“Info dari Kasi Pidsus posisi Tahanan tetap memakai rompi & keadaan diborgol saat penjemputan & sekembalinya ke Rutan… jadi saya tegaskan tidak ada perlakuan khusus,” terang Dharmabella.

Sebagaimana diketahui, Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Yan Prana Jaya didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) merugikan negara sebesar Rp2,8 miliar dalam dugaan tindak pidana korupsi anggaran rutin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siak.

Dalam dakwaannya, jaksa mengatakan dugaan korupsi yang dilakukan terdakwa saat menjabat Kepala Bappeda Siak pada tahun 2013 hingga 2017. Terdakwa diduga bersama-sama Bendahara Donna Fitria yang perkaranya terpisah, kemudian Ade Kusendang, dan Erita melakukan pemotongan biaya perjalanan dinas sebesar 10 persen dari setiap pelaksana kegiatan.

Menurut JPU, terdakwa mengarahkan Donna melakukan pemotongan sebesar 10 persen saat pencairan anggaran perjalanan dinas Bappeda Kabupaten Siak anggaran 2013 sampai dengan Maret 2017. Kemudian, setiap pencairan SPPD dilakukan pemotongan 10 persen lalu dikumpulkan dan disimpan Donna di dalam brangkas Bendahara Kantor Bappeda Kabupaten Siak. Selanjutnya, Donna mencatat dan menyerahkan kepada terdakwa secara bertahap sesuai dengan permintaannya.

Atas perbuatan itu, terdakwa Yan Prana Jaya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 3, Pasal 10 huruf (b), Pasal Pasal 12 huruf (f) Undang undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**(Tim). R.k.r

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here